(dikutip dari Inilah.com)
INILAH.COM, Jakarta – Skandal Bank Century cenderung menjadi bola liar. Lembaga kepresidenan menjadi sasaran ‘serangan balik’. Akankah lembaga terhormat ini tercoreng atau hanya sebuah rekayasa menyelamatkan diri dari tanggungjawab dana bailout Century?
Teranyar, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Maruarar Sirait, meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) memperluas investigasi kepada pihak-pihak lain, termasuk lembaga kepresidenan. Bahkan politisi PDIP itu menyatakan ada yang mau menjatuhkan Sri Mulyani. Politisi PDI Perjuangan seperti melemparkan ‘bola api politik’ ke ruang publik. Pasalnya, putra politisi gaek Sabam Sirait itu menegaskan, penelusuran kasus Century hingga ke level presiden perlu dilakukan.
Alasannya, pertama, banyak pertanyaan dan rumor berkembang di masyarakat yang mengaitkan kasus Century dengan kepentingan politik menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2009. ”
Kedua, apakah mungkin Menteri Keuangan berani memutuskan penyelamatan bank dengan dana yang sangat besar mencapai Rp 6,7 triliun tanpa melibatkan atasannya dalam hal ini Presiden?” ujar Maruarar. Maruarar juga menengarai ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini untuk menjatuhkan Sri Mulyani yang selama ini memiliki reputasi baik dalam mereformasi institusi keuangan dan mengawal kebijakan fiskal.
Namun pengamat ekonomi-politik menyanggah tudingan Maruarar itu, karena terkesan gegabah. “Tidak ada yang berniat menjatuhkan Sri Mulyani, buat apa? Tapi menggeser isu dengan cara menerjang lembaga kepresidenan jelas ada motif menyudutkan dan menyandera lembaga kepresidenan agar patuh dan tunduk kepada ‘diktum’ kubu Boediono-Sri Mulyani dan ekonom neoliberal,” kata Nehemia Lawalata, seorang tokoh GMNI dan mantan sekretaris politik Prof Sumitro Djojohadikusumo.
Lebih dari itu, kata Airlangga Pribadi dari Fisip Unair Surabaya, ada kesan dengan cara menuding dan menyudutkan lembaga kepresidenan, ada pihak yang melakukan politik ‘belah bambu’ untuk menyelamatkan diri dari tanggung jawab dalam skandal bail out ke Bank Century yang kontroversial. “Mereka terkesan mencoba bertahan dengan segala cara, termasuk menghembuskan isu yang menyudutkan lembaga kepresidenan. Motifnya, agar semua kesalahan ditimpakan ke lembaga kepresidenan. Ini tak etis,” tambahnya.
Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani mengaku bahwa kucuran dana bail-out sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century telah dikonsultasikan kepada Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla. Namun Menteri Keuangan sempat mengklarifikasi perihal posisi Presiden SBY yang sama sekali tidak tahu menahu alias tidak terlibat kucuran dana tersebut. Justru, menurut Sri Mulyani, Presiden SBY memasrahkan urusan itu kepadanya selaku Menteri Keuangan untuk membuat langkah-langkah ‘menjaga stabilitas perekonomian nasional’.
Lalu, jika kondisinya memburuk, bagaimana solusinya? “Presiden menjawab agar dilakukan koordinasi dengan Wakil Presiden. Jadi Presiden tidak terlibat!” ujar Sri Mulyani, beberapa waktu lalu. Lebih tegas, Sri Mulyani menyebutkan Presiden SBY sama sekali tidak terlibat dalam menetapkan apakah suatu bank gagal atau tidak. Menurut dia, rumor soal keterlibatan Presiden SBY dalam kasus Bank Century yang kini berkembang, tidaklah benar. Tapi belakangan kenapa ada pihak-pihak justru membidikkan informasi yang menuding ada aliran dana ke lembaga kepresidenan. “Ini jelas strategi menyudutkan dan menyandera SBY agar tetap patuh dan pada para ekonom neolibnya, dengan alasan didukung IMF, Bank Dunia dan AS. Ini jelas lempar batu sembunyi tangan,” kata Nehemia, aktivis GMNI Indonesia Timur.
Sementara pengamat politik Fachry Ali menilai, lembaga kepresidenan jangan dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan bercokol hanya karena ada dukungan IMF, Bank Dunia dan Amerika. “Kepentingan rakyat mestinya diprioritaskan, tapi itu mungkin tak menarik bagi para ekonom dan aktivis liberal yang gemar mendompleng kekuasaan,” tandas Fachri. [mdr]
Tinggalkan komentar