Feeds:
Pos
Komentar

M. NATSIR ASNAWI, SHI

MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UMI MAKASSAR

Kontributor dan Layouter LPH Vrijspraak

A. Paradigma Positivisme Hukum
Positivisme hukum lahir pada abad ke-19 di tengah pergulatan teoretisi hukum Eropa. Positivisme hukum lahir sebagai kritik atas paradigma berhukum saat itu yang dianggap terlalu idealis dan tidak mempu memenuhi hasrat kepastian hukum (law certainty) karena mengabaikan aspek kodifikatif dari hukum yang menurutnya merupakan jantung penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum.
Abad ke-19 menerima warisan pemikiran dari masa-masa sebelumnya yang idealis, semisal paradigma hukum alam. Dinamika masyarakat abad itu menunjukkan suatu kecenderungan karakter berpikir yang semakin kritis dan mengarah ke positivisme kebenaran terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Positivisme hukum menganggap betapa pemikiran hukum a priori telah gagal menghadirkan suatu sintesa berhukum yang baik dan falsifikatif karena berangkat dari penalaran yang buruk (Dias, dalam Satjipto Rahardjo, 1991).
Positivisme sebagai dasar dari positivisme hukum berpangkal pada filsafat Immanuel Kant yang mengaggap bahwa manusia tidak dapat menangkap realitas alam selain dengan ilmu pengetahuan. Munculnya negara modern yang semakin memisahkan domain politik dan hukum secara simultan melahirkan kelas-kelas sosial yang menuntut pengorganisasian secara elegan oleh suatu otoritas yang legitimatif, yaitu hukum (Saifullah, 2007). Disinilah letak dasar pemikiran positivistik; bahwa hukum harus dikodifikasi agar hukum dapat menjalankan fungsi sebagai otoritas yang mengatur dan mensinergikan segenap kelas dan kepentingan sosial di masyarakat serta menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Tokoh penting dalam positivisme hukum adalah John Austin dan Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murni-nya. John Austin, sebagai salah satu perintis mazhab ini mendefinisikan hukum sebagai:
“a rule laid down for the guidance of intelligent being by an intelligent being having power over him”
“Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atasnya” (Saifullah, 2007; Otje Salman, 2009)

Theo Huijbers (1982) mengemukakan bahwa paradigma positivisme terbagi atas tiga poros pemikiran, yaitu:
1. Positivisme sosiologis, yang memandang hukum sekedar sebagai gejala sosial, sehingga hukum hanya dapat diselidiki melalui suatu ilmu pengetahuan yang baru, yaitu Sosiologi.
2. Positivisme yuridis, yang melihat dan mengkaji hukum secara esoteristik, yaitu mempersoalkan pemaknaan hukum sebagai gejala (fenomena) tunggal. Pelopor metode (aliran) ini adalah Rudolf von Jhering.
3. Positivisme umum (ajaran umum), dipelopori oleh Adolf Merkl, Karl Bergbohm, Ernst Bierling, dan John Austin. Termasuk pula dalam aliran ini adalah Hans Kelsen (Reine rechts lehre atau Pure legal theory) dan HLA. Hart dengan neopositivisme.
HLA Hart (Rahardjo, 1991; Achmad Ali, 1996) mengemukakan beberapa pengertian positivisme hukum sebagai berikut:
1. Hukum adalah perintah (that laws are commands of human beings).
2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum merupakan sesuatu yang patut dilakukan secara signifikan dan komprehensif. Analisis yang berbeda dengan analisis sosiologis, antropologis, maupun penilaian kritis terhadap hukum.
3. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan dalam secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu serta tidak menjadikan tujuan-tujuan sosial, aspek kebijakan, dan moralitas sebagai patron.
4. Penghukuman (judgement) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, maupun pengujian karena berkaitan dengan dimensi psikologis yang tidak terukur.
5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, dan positum (ius constitutum) harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan dan yang diinginkan (ius constituendum). Menurut Hart, inilah substansi positivisme itu sendiri.
John Austin, sebagai salah satu pilar dari positivisme hukum mengemukakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber-sumber yang lain dianggap sebagai sumber yang rendah atau lemah (subordinate sources) dan karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang aturan dari penguasa ada. Sumber-sumber yang lebih rendah tersebut (penulis menyebutnya sebagai sumber inferior), bagi Austin sejatinya tidak dianggap sama sekali oleh Austin karena baginya sumber itu tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa. Salah satu konsep dasar dari Austin yang juga menjadi episentrum positivisme hukum adalah sifat otonom hukum dan dapat mencukupi dirinya sendiri (self-sufficient) (Rahardjo, 1991). Ini mengindikasikan bahwa, Austin melihat hukum sebagai entitas yang independen dan adekuat sehingga anasir-anasir non hukum harus dipinggirkan agar tidak mengganggu prosesi internal dalam hukum itu sendiri, serta menjaga wibawa dan efektifitas hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.
Bagi John Austin, hukum merupakan perintah dari kekuasaan yang berdaulat. Kedaulatan itulah yang menyebabkan hukum memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi setiap warga negara untuk mematuhinya dan memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Sejatinya, Austin memandang bahwa hukum harus dilembagakan dan dikodifikasi agar hukum benar-benar dapat menjadi patron. Dapat dibayangkan jika hukum tidak diundangkan atau dibuat dalam suatu peraturan tertulis, maka gesekan atau benturan legal reasoning menyebabkan hukum berada pada posisi inferior. Inilah yang sesungguhnya ditakutkan oleh Austin; bahwa hukum kemudian tidak memiliki wibawa untuk mengatur masyarakat.
Hukum merupakan perintah dari yang mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. John Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, sehingga anasir-anasir non hukum dianggap tidak penting. Hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu (Imran Nating, 2008; Otje Salman, 2009):
1. Perintah
2. Sanksi (sesuatu yang buruk yang melekat pada perintah)
3. Kedaulatan
4. Kewajiban
Achmad Ali (1996) mengikhtisarkan ajaran John Austin sebagai berikut:
1. Hukum adalah perintah dari pihak yang berdaulat (law was the command of the sovereign).
2. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas dapat disebut demikian, dengan tidak melihat aspek kebaikan dan keburukannya (aspek moralitas).
3. Konsep tentang kedaulatan negara (doctrine of sovereignty) mewarnai hampir keseluruhan ajaran John Austin. Konsep tersebut terjabarkan sebagai berikut:
a. Kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjuk pada suatu atribut negara yang bersifat internal maupun eksternal.
b. Sifat eksternal dari kedaulatan negara tergambar dalam hukum internasional, sedangkan sifat internalnya tergambar dari hukum positif (hukum yang berlaku di negara itu).
c. Pelaksanaan kedaulatan sebagai dimaksud tersebut membutuhkan ketaatan.
d. Ada perbedaan antara ketaatan terhadap kedaulatan negara dengan ketaatan terhadap faktor eksternal lainnya, misalnya dalam kasus penodongan. Ketaatan terhadap kedaulatan negara didasarkan pada legitimasi (didasarkan pada undang-undang dan diakui secara sah) sementara dalam faktor lain (misalnya penodongan) tidak demikian, melainkan lebih karena ketakutan dan keterpaksaan.
John Austin menyebut ajarannya sebagai positivisme analitik dan menamakannya konsepnya The Imperative School. Konsep ini membagi hukum menjadi dua, yaitu (Saifullah, 2007):
1. Law set by God to men atau hukum yang berasal dari Tuhan dan diperuntukkan bagi manusia.
2. Law set by men to men atau hukum yang diciptakan oleh manusia dan diperuntukkan bagi manusia. Hukum ini terbagi atas:
a. Hukum dalam arti yang sebenarnya (hukum positif, laws properly so called), memiliki empat unsur, yaitu:
1). Perintah
2). Sanksi
3). Kewajiban
4). Kedaulatan
Segala ketentuan yang tidak mengandung empat unsur tersebut di atas, bukan hukum melainkan hanya moralitas. Inilah episentrum ajaran Austin, bahwa hukum harus dipisahkan dari konsep moralitas.
b. Hukum yang tidak sebenarnya (laws improperly so called), karena tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum; tidak dibuat oleh penguasa. Austin berpendapat bahwa sumber hukum satu-satunya adalah kekuasaan yang tertinggi sedangkan sumber yang lain rendah.
Rudolf von Jhering merupakan generasi pelanjut ajaran John Austin. Aksentuasinya pada rasionalitas-utilitarisme hukum. Hukum, selain sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat, dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan, sehingga eksistensi hukum bergantung pada paksaan dan kewenangan memaksa mutlak milik negara (Saifullah, 2007).
Rasionalisasi hukum berlangsung dalam dua tahap, yaitu (Saifullah,2007:
1. Niedere jurisprudence, yaitu teknik hukum dengan penyederhanaan dari kuantitas yang berarti pengurangan jumlah kaidah hukum dengan analisis yuridis, konsentrasi logis, sistematik-yuridis, penentuan terminologidan ekonomi yuridis.
2. Begriffjurisprudence, yaitu teknik penyederhanaan bahan hukum dari segi kualitas yang berarti peningkatan hukum menjadi gagasan dan institusi-institusi.
Konsep von Jhering tentang Rasionalitas-Utilitarianisme menempatkan “kepentingan” sebagai tujuan hukum dengan deskripsi yang menggabungkan pandangan Jeremy Bentham dan John Austin. Von Jhering mengartikan “kepentingan” sebagai upaya yang sistematis dan komprehensif dalam memperoleh kesenangan dan menghindari penderitaan, dan kepentingan individu dijadikan sebagai bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan-tujuan pribadi tersebut dengan kepentingan pribadi lainnya (Saifullah, 2007).
Selain John Austin dan Rudolf von Jhering, tokoh penting yang patut ditelaah ajarannya adalah Hans Kelsen dengan Pure Legal Theory-nya. Bagi Kelsen, sistem hukum merupakan sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah dimana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat ditemui sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang menjadi puncak dari segala kaidah ini disebut dengan grundnorm (Otje Salman, 2009).
Konsep yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dihasilkan dari analisis perbandingan hukum positif yang berbeda-beda membentuk suatu konsep dasar yang merepresentasikan suatu komunitas hukum. Masalah utama dalam teori umum adalah normah hukum, elemen-elemennya, hubungannya, tata hukum sebagai suatu kesatuan, struktur, hubungan antara tata hukum yang berbeda, dan akhirnya kesatuan hukum di dalam pluralitas tata hukum. Teori Hukum Murni membedakan secara jelas antara hukum empiris (hukum yang berlaku) dan keadilan transendental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otoritas ¬super-human, tetapi merupakan suatu teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia (Jimly Ash Shiddieqy & Ali Safa’at, 2006).

B. Kritik atas Positivisme Hukum
Positivisme hukum berangkat dari pandangan awal bahwa hukum harus dikodifikasikan dalam suatu konstruk perundangan untuk memisahkannya dengan norma-norma lainnya sekaligus mencirikan positivisme hukum yang bermuara pada terciptanya kepastian hukum. Kepastian dimaksud adalah adanya keyakinan yang kuat bahwa aturan-aturan yang ditaati serta dijalankan oleh aparatur negara benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang, tidak didasarkan pada analisis meta undang-undang, yaitu nilai-nilai abstrak yang menjadi pegangan dan pedoman hidup masyarakat.
Positivisme sejatinya memiliki iktikad baik, terutama dalam mengakomodir perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan sistem hukum yang lebih sistematis dan positivistik. Kepastian hukum menjadi harga mati untuk membangun negara yang mengedepankan hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima. Akan tetapi, positivisme mengabaikan dan bahkan menganggap tidak penting norma-norma di luar hukum yang sejatinya hidup dan berkembang di masyarakat. Bahkan, secara diametral, Satjipto Rahardjo (2008) pernah mengemukakan bahwa dalam jagad ketertiban, hukum bukanlah ototritas tunggal yang bermain di dalamnya. Sekalian norma dan nilai yang hidup di masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja perannya dalam menciptakan ketertiban dan “keteraturan” hukum di masyarakat. Beliau mencontohkan Jepang yang hidup dengan prinsip “kokoro” atau “hati nurani”. Hukum kemudian tidak dipandang sebagai otoritas tertinggi, melainkan kesadaran internal dan nurani lah yang dapat menciptakan ketertiban dan kehidupan masyarakat yang bercirikan keadilan. Bahkan, dalam bahasa yang sedikit “nakal”, Satjipto Rahardjo pernah berseloroh, kalau di Jepang tidak ada hukum, maka Jepang akan baik-baik saja, berbeda dengan di Amerika Serikat, bila tidak tidak ada hukum, maka negara tersebut akan menjadi “the wild wild west” atau liarnya barat yang liar.
Apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat sendiri, ada mekanisme-mekanisme sosial yang yang senantiasa bekerja, apakah berbarengan atau berjalan sendiri-sendiri dengan hukum, untuk menciptakan situasi masyarakat yang aman dan damai. Meski diakui hukum positif memiliki legitimasi yang kuat, tetapi tidak berarti kehadirannya menyebabkan matinya mekanisme sosial yang secara alamiah bekerja dalam masyarakat.
Karl Marx (R. Herlambang Wiratraman, 2008) bahkan pernah mengkritik habis-habisan doktrin posititivisme hukum. Menurutnya, proses-proses hukum sejatinya merupakan proses yang dialektis dan dinamis serta diwarnai dengan berbagai konflik. Konflik antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya merupakan hal yang antitesis dengan paradigma positivisme hukum. Marx kemudian mencurigai bekerjanya hukum sebagai dikendalikan oleh kalangan elit yang kemudian mencederai aspirasi masyarakat yang tergambar dalam akomodasi secara massif kepentingan-kepentingan elit sekaligus mengabaikan kepentingan masyarakat. Hukum kemudian berubah dari kerangka mewujudkan keadilan sosial menjadi kerangka pengakomodasian kepentingan-kepentingan elit. Implikasi lebih lanjut, masyarakat tetap menjadi kaum “papa” yang terlindas oleh kaum elit melalui ekspansi kekuasaan yang secara vulgar mengangkangi habitat aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak lagi dilihat sebagai mitra dalam penegakan hukum, melainkan sebagai objek yang senantiasa berada dalam posisi inferior. Inilah yang menjadikan Marx sangat menentang doktrin positivisme hukum yang divonisnya sebagai permainan “picik” dari kaum elit untuk mengakomodir kepentingan-kepentingannya.
Bahwa kemudian positivisme hukum dianggap dapat menciptakan kepastian hukum tidaklah salah, akan tetapi, tidak sepenuhnya benar. Karena sekali lagi, Charles Sampford (Satjipto Rahardjo, 2008) menganggap bahwa hukum penuh dengan ketidakaturan. Kepastian hukum bukanlah proses yang instan, melainkan secara gradual (bertahap) tercapai melalui dialektika proses-proses internal dalam hukum dengan mekanisme-mekanisme sosial yang bekerja dalam masyarakat. Sementara positivisme menganggap eksistensi undang-undang menjamin kepastian hukum, penulis, dengan menyimpulkan pendapat Charles Sampford tadi lebih menganggapnya sebagai kepastian undang-undang, karena kepastian hukum tidak hanya tercermin dari ada tidaknya undang-undang yang mengaturnya, melainkan terinternalisasinya aturan-aturan tersebut dalam masyarakat serta kesejajarannya dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

KEPUSTAKAAN

Ali, A. 1996. Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Chandra Pratama.

Ashshiddiqie, J. & Safa’at, A. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Nating, I. 2008. “Perkembangan Pemikiran Hukum dari Berbagai Mazhab/Aliran” (Online). (http://www.solusihukum.com/artikel/artikel18.php, diakses 25 Pebruari 2010).

Rahardjo, S. 1991. Ilmu Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. 2008. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dengan Hukum. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Saifullah. 2007. Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: Refika Aditama.

Salman, O. 2009. Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah. Bandung: Refika Aditama.

Huijbers, T. 1982. Filsafat dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.

M. NATSIR ASNAWI, SHI
MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UMI MAKASSAR

PENDAHULUAN

Tersemat dalam benak kita sebuah wilayah kajian dialektis maha luas manakala jargon “hukum” merasuki tatanan logis. Hukum – sebagai disiplin ilmu sekaligus sebagai norma – sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, sebuah sintesa logis patut diajukan; bahwa tidak sejengkal pun kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh “jamah hukum”. Inilah yang mendasari penulis kemudian berkeyakinan bahwa pengkajian (dialektika) hukum merupakan suatu derivasi dialektis yang maha luas dengan kompleksitasnya yang massif.
Merunut ke belakang, kepada aspek primordial hukum, dapat ditemukan bahwa para pakar hukum memiliki perspektif berbeda dalam menafsir dan berupaya mengajukan suatu sintesa tentang idealitas dan implementasi hukum. Dengan lain perkataan, bahwa hukum bukanlah sesuatu yang kaku, bukan pula konsep apriori yang dibuat tanpa melalui sebuah perenungan (kontemplasi) untuk mencipta suatu tatanan hukum yang, paling tidak, dapat mewujudkan tujuan hukum. Seperti Gustav Radbruch yang mengajukan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berbeda lagi dengan konsep hukum timur jauh yang diwakili Jepang dengan menjadikan “perdamaian” (peace) sebagai tujuan tertinggi hukum.
Teori-teori hukum primordial berusaha merumuskan hukum sesederhana dan seaplikatif mungkin dengan maksud agar hukum dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik dalam mengawal dinamika kemasyarakatan. Masing-masing berdiri pada pondasi pemikirannya, yang tidak jarang esoterik, karena ketika diperhadapkan pada kenyataan masyarakat, konsep yang diajukan ternyata menemui kegamangan; suatu gejala dimana konsep hukum tidak dapat mengawal dan mengendalikan aspek-aspek non yurdiis di masyarakat. Ketidakmampuan ini, antara lain ditunjukkan dengan tertinggalnya hukum oleh perubahan masyarakat – yang dalam makalah ini diistilahkan sebagai perubahan sosial – yang bergitu cepat dan signifikan hingga menyentuh dimensi nilai yang abstrak, dan bahkan universal.
Pada konteks inilah, mempercakapkan hukum dan perubahan sosial mendapatkan momentumnya. Tak pelak, baik akademisi maupun praktisi hukum dipaksa untuk melakukan semacam ritual intelektual yang berbeda untuk mengoreksi kembali teori atau doktrin-doktrin hukum yang diajukan oleh pakar-pakar hukum terdahulu. Menjadi sebuah keniscayaan, manakala melihat realitas, bahwa hukum senantiasa tertatih dalam mengawal kehidupan masyarakat yang tidak lain adalah subjeknya. Oleh sebagian orang, yang diibaratkan dalam sebuah anekdot, bahwa dinamika masyarakat (perubahan sosial) seperti mobil yang berusaha dikejar oleh hukum yang diibaratkan seperti sepeda ontel yang tertatih dan kehabisan akal untuk berusaha, paling tidak, beriringan dengan mobil tersebut.
Hukum dan perubahan sosial dewasa ini menjadi kajian yang sering dipercakapkan oleh intelektual hukum, tidak terkecuali di Indonesia. Kesadaran bahwa perubahan sosial sebagai determinan utama dalam menentukan bentuk dan karakter hukum yang seharusnya diterapkan berkembang seiring dengan keprihatinan sebagian pihak bahwa hukum cenderung tidak mampu mengawal perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Hukum, sementara sebagian pihak masih menilai cukup baik, menunjukkan kecenderungan massif ke arah positivisme hukum yang telah jauh meninggalkan akar historisnya, yaitu masyarakat. Tidak perlu jauh mencari contoh, karena dalam konteks Indonesia sekalipun, contoh demikian sangat banyak. Satu contoh misalnya, hukum pidana Indonesia yang masih menjadikan KUHP Belanda (Wetoboek van Strafrecht) sebagai patron sudah sangat tidak up to date dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. KUHP sudah jauh tertinggal oleh rasa keadilan masyarakat dan tidak lagi dapat mengakomodir aspirasi hukum masyarakat bertajuk “kesadaran hukum”.
Serangan positivisme hukum yang diwakili oleh pandangan Analytical Jurisprudence (teori hukum analitik), Pure Legal Theory (teori hukum murni), Legisme, dan Realisme Hukum menyebabkan hukum secara perlahan tercerabut dari akar sosiologisnya, yaitu masyarakat. Kala hukum dipandang sebagai entitas yang mekanistik yang didasarkan pada postulat-postulat undang-undang sekaligus mengabaikan dimensi kenyataan sosial (social affairs), maka saat itulah hukum tidak lagi berorientasi pada keadilan tertinggi hukum, melainkan hanya berorientasi pada “kepastian hukum” yang secara umum tidak bersesuaian dengan nilai-nilai – hukum, sosial, agama, maupun budaya – yang hidup dalam masyarakat.
Karenanya, mempercakapkan hukum tanpa melihat aspek-aspek non yuridis, khususnya aspek sosiologis adalah sebuah “tsunami hukum” yang, sadar atau tidak, akan semakin menenggelamkan hukum dalam ketidakberdayaannya menjalankan fungsi idealnya dalam tatanan kehidupan masyarakat. Penulis teringat dengan salah satu ujaran yang dikemukakan oleh mantan hakim agung RI, Bismar Siregar, dalam sebuah diskusi panel di salah satu stasiun televisi swasta. Beliau berujar:
“Bila saya diperhadapkan pada suatu pilihan, apakah kepastian hukum atau keadilan, maka saya akan memilih keadilan”

Begitupun dengan ungkapan Taverne, seorang pakar hukum, sebagai dikutip dari Satjipto Rahardjo. Taverne berujar:
“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”

Kemudian ucapan Bismar Siregar, sebagai dikutip oleh Satjipto Rahardjo:
“Keadilan ada di atas hukum”
Ketiga ungkapan yang dikemukakan oleh praktisi dan pakar hukum tersebut menunjukkan bahwa, melihat hukum hanya dengan meneropong aspek legalitasnya (undang-undang) adalah “tragedi”, karena demikian, upaya tersebut telah mencerabut hukum dari aspek dasarnya, yaitu kenyataan-kenyataan faktual di masyarakat. Putusan hukum sebagai salah satu jembatan menuju terciptanya keadilan di masyarakat – berdasar pandangan tersebut di atas – menempatkan posisi penegakan hukum pada kedudukan yang mulia, karena mengarahkan keduanya untuk mengelaborasi potensi intelektualnya secara signifikan sekaligus menempatkan hati nurani sebagai “patronase” dalam membuat keputusan. Karena, sejatinya keadilan bukanlah sesuatu yang tertulis, melainkan hidup dan berkembang dalam nurani masyarakat, juga dalam nurani para penegak hukum.
Ini pulalah yang mengusik Satjipto Rahardjo, begawan hukum Indonesia, untuk membangun suatu konsep hukum yang ingin mengembalikan hukum kepada leluhurnya, yaitu masyarakat. Dengan “hukum progresif”-nya, beliau mengemukakan bahwa hukum progresif ingin menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang dilandasi oleh filsafat positivistik, legalistik, dan linier untuk menjawab persoalan hukum sebagai manusia dan kemanusiaan.
Karenanya, mempercakapkan hukum dan perubahan sosial adalah tindakan tepat, terutama ketika kita bergerak pada satu visi penciptaan tatanan hukum yang berkeadilan. Hukum dan perubahan sosial ibarat dua sisi mata uang yang mekanismenya berdiri di atas prinsip resiprokal. Perubahan sosial sejatinya merupakan dimensi pendukung bagi terciptanya hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme. Berpijak dari hal ini, kajian atasnya adalah sesuatu yang profesional dan bergerak ke arah perumusan hukum yang komprehensif.

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Diskursus mengenai perubahan hukum dan perubahan sosial dimulai dari sebuah pertanyaan klasik: apakah perubahan hukum yang mempengaruhi perubahan sosial atau sebaliknya, perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan hukum? Pertanyaan sederhana ini, paling tidak, akan menjadi guide dalam mempercakapkan tema “hukum dan perubahan sosial”.
Asumsi pertama untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah bahwa hukum menyesuaikan diri terhadap perubahan di masyarakat. Penulis mengajukan ungkapan yang dikemukakan oleh Hugo Sinzheimer, sebagai dikutip oleh Achmad Ali, yang mendukung asumsi tersebut bahwa:
“Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya, sehingga ketika hal-hal yang seyogiyanya diaturnya tadi telah berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya”.

Perubahan hukum dalam konteks sebagai dimaksud di atas adalah perubahan pada wilayah hukum tertulis atau perundang-undangan (law in books). Perubahan demikian dikarenakan perundang-undangan bersifat statis dan kaku. Eksistensi hukum positif di masyarakat yang direpresentasikan dalam konstruk perundang-undangan dimaksudkan untuk menjaga harmonitas antara sistem-sistem dan dinamika sosial dengan harapan-harapan masyarakat akan suatu tatanan kehidupan yang berkeadilan. Eksistensi ini juga akan mengukuhkan anasir-anasir non yuridis lain dalam suatu sistem hukum yang legitimatif. Karenanya, hukum harus senantiasa peka dan akomodatif dengan setiap perubahan sosial yang terjadi. Ini pulalah yang oleh Philip Nonet dan Philip Selznick diistiahkannya dengan hukum responsif; suatu sistem hukum yang tanggap dengan setiap gerak perubahan yang terjadi di masyarakat sekaligus tanggap dengan harapan-harapan dan kesadaran hukum masyarakat.
Asumsi kedua adalah bahwa hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (law as a tool of social engineering). Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum, sebagai dianggap perekayasa sosial, merupakan sesuatu yang lumrah, terutama karena aksentuasi kajian saat ini sudah pada wilayah hukum modern yang memang menganggap hukum, secara ideal, sebagai perekayasa sosial. Hukum sebagai perekayasa sosial (law as a tool of social engineering) pada dasarnya merupakan upaya penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemampuan demikian identik dilekatkan pada hukum modern, pasalnya hukum modern-lah yang mencoba melihat realitas, baik yuridis maupun non yuridis, sebagai sebuah kesatuan dan saling berinteraksi secara resiprokal dalam sistem hukum.
Konsep law as a tool of social engineering diperkenalkan oleh Roscoe Pound (sociological jurisprudence). Substansi dari konsep tersebut adalah bahwa untuk menjadikan hukum sebagai alat perekayasa sosial, maka harus diaksentuasikan pada hal-hal sebagai berikut:
1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari institusi-institusi dan ajaran-ajaran hukum.
2. Melakukan studi sosiologis dalam pembuatan undang-undang. Kooptasi anasir-anasir non yuris seperti anasir sosiologis menjadikan perundang-undangan sejalan dengan kenyataan faktual di masyarakat sekaligus dapat menciptakan harmonisasi antara hukum sebagai patron dengan harapan-harapan dan kesadaran hukum masyarakat.
3. Studi tentang pembuatan undang-undang yang efektif merupakan keniscayaan. Pemahaman yang komprehensif mengenai teknik pembuatan undang-undang yang baik (legal drafting) akan menghasilkan peraturan yang akseptabel, akuntabel, dan efektif.
4. Memperhatikan sejarah hukum, yaitu studi yang tidak hanya melihat aspek kekinian dari sistem hukum yang dibangun (melalui perundang-undangannya) melainkan juga melihat implikasi sosial yang ditimbulkan pada masa lalu dan bagaimana pemunculannya. Refleksi atas dimensi historis hukum akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya hukum dibuat dan bagaimana agar hukum dapat bekerja secara efektif.
5. Kreatifitas dan kepekaan para yuris (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara) pada setiap kasus yang ditangani harus senantiasa dipertajam. Kereatifitas dan kepekaan yuris sangat dibutuhkan demi pencapaian tujuan hukum tertinggi, yaitu keadilan. Bagaiamanapun, masing-masing kasus memiliki keunikannya tersendiri, sehingga membutuhkan analisis secara lintas sektoral, tidak hanya analisis yang normtif-dogmatis, melainkan juga analisis sosiologis, psikologis, budaya, dan anasir-anasir non yuris lain. Kereatifitas dan kepekaan dimaksud harus sejalan dengan aturan-aturan umum yang mengikat yuris.
Sejalan dengan argumentasi Roscoe Pound, Adam Podgorecki, sebagai dikutip Achmad Ali, mengemukakan empat asas utama yang harus diperhatikan dalam mewujudkan hukum sebagai alat perekayasa sosial (law as a tool of social engineering), yaitu:
1. Penguasaan yang baik dan menyeluruh terhadap situasi-situasi yang dihadapi.
2. Membuat suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada serta menempatkan dalam suatu urutan hirarki. Analisis dalam hal ini mencakup pula asumsi mengenai apakah metode yang akan digunakan tidak akan lebih memperburuk keadaan.
3. Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis, misalnya apakah suatu metode yang digunakan nantinya memang akan membawa kepada tujuan sebagaimana yang dikehendaki.
4. Pengukuran terhadap efek perundang-undangan yang ada.
Pertanyaan mendasar sekarang adalah apakah fungsi hukum sebagai perekayasa sosial sekedar idealitas belaka atau memang konsep yang dapat diaplikasikan dalam sistem hukum modern? Bukankah keyakinan dan realitas selama ini menunjukkan bahwa hukum tertatih dalam mengejar, atau paling tidak mengimbangi dinamika sosial kemasyarakatan yang kompleks dan cepat berubah? Tidakkah hukum positif senantiasa mengalami kesulitan dalam menafsir dan mengawal setiap gerak perubahan di masyarakat?
Perubahan yang ditimbulkan oleh hukum pada dasarnya berlangsung secara bertahap. Karenanya, dapat dibuat suatu kerangka sosiologis yang dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan terjadinya perubahan sosial melalui suatu proses yang cukup kompleks dan bukan lahir dari satu faktor tunggal. Hukum, meskipun bukan entitas tunggal, merupakan agen penting dalam rangka perubahan sosial menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dapat dimaklumi, mengingat hukum memiliki kekuatan legitimatif dan memaksa yang harus dipatuhi masyarakat, sehingga keberadaan hukum – dengan tidak melupakan dimensi lain – sejatinya merupakan landasan kuat bagi tercapainya suatu cita, yaitu terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.
Fungsi hukum sebagai perekayasa sosial pada dasarnya bukanlah idealisme belaka, karena pada dasarnya hukum dapat bekerja secara efektif di masyarakat bila dilandasi oleh interaksi massif antar tiap komponen dan kepekaan masing-masing untuk memberi umpan balik (feedback) terhadap setiap masalah yang dihadapi yang menyebabkan fungsi hukum tidak berjalan secara efektif. Hal ini yang kemudian digambarkan oleh Seidman, sebagai dikutip oleh Satjipto Rahardjo, sebagai unifikasi elemen-elemen dalam sistem hukum untuk menciptakan tatanatan hukum yang dapat mengarahkan masyarakat pada bentuk kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan.
Aksentuasi argumentasi hukum dalam fungsi perekayasaan sosial (social engineering) adalah efektivitas hukum. Karenanya, bekerjanya hukum tidak terlepas dari tingkah laku pemegang peranan, dalam hal ini masyarakat, tentang bagaimana mereka memposisikan aturan-aturan hukum dalam aktivitas kesehariannya, tentang bagaimana sebaiknya aturan hukum itu serta bagaimana penegakannya. Inilah yang kemudian mendasari pemikiran bahwa masyarakat harus senantiasa memberikan umpan balik (feedback) kepada pembuat dan pelaksana undang-undang untuk mencapai keajegan (reliability) undang-undang.

BIBLIOGRAFI

Ali, A. 1996. Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Chandra Pratama.
. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pasamai, S. 2009. Sosiologi dan Sosiologi Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

Rahardjo, S. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Saifullah. 2007. Refleksi Sosiologi Hukum. Bandung: Refika Aditama.

Salman, O. 2009. Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah. Bandung: Refika Aditama.

HUKUM VISIONER

M.NATSIR ASNAWI, SHI

MAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA UMI MAKASSAR

Hukum visioner merupakan konsep yang coba dibangun penulis berdasar pada beberapa argumentasi dasar. Pertama, konsep atau teori hukum selama ini masih partikularis, dalam arti bahwa tidak mampu melihat segenap aspek yang berpengaruh dan menjadi determinan dalam sistem hukum nasional. Teori yang ada tidak dapat melepaskan diri dari status quo latar belakang pencetusnya dan bahkan cenderung bersifat eksklusif.

Kedua, aturan-aturan hukum yang dibuat dan dijalankan selama ini belum menunjukkan apresiasi tertinggi terhadap nilai-nilai humanistik yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pemberian kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk memberikan apresiasi dan masukan terhadap peraturan perundang-undangan baru yang akan dibuat. Masyarakat seakan hanya dijadikan sebagai objek tak bertuan dari undang-undang itu sendiri. Masyarakat hanya diberi kesempatan untuk melaksanakan undang-undang tersebut tanpa proses kritis dan tanpa disertai penyadaran secara mendalam terhadap setiap butir aturan dalam perundang-undangan tersebut.

Ketiga, konsep penegakan hukum yang cenderung mekanistik dalam aplikasi nya, sadar atau tidak, telah mematikan potensi-potensi psikologis manusia, baik intelektual, emosional, maupun spiritualitas. Ambil contoh di kepolisian, penentuan suatu kejadian telah memenuhi unsur pidana atau tidak, dapat dikerjakan melalui suatu perangkat lunak (software). Hanya dengan meng-input beberapa data, maka akan keluar hasil analisis “komputer” apakah kejadian ini sudah memenuhi unsur tindak pidana atau belum. Ini jelas “kebrutalan intelektual” karena telah membunuh kreatifitas dan daya analisis penyelidik maupun penyidik sekaligus melupakan suatu keniscayaan bahwa masing-masing kejadian atau kasus memiliki keunikannya tersendiri yang cenderung esoterik, dan hal ini sama sekali tidak dapt diungkap oleh “intelektualitas” perangkat lunak tadi. Karenanya, tidaklah mengherankan jika banyak orang yang, sejatinya, tidak bersalah kemudian divonis bersalah oleh pengadilan hanya karena perangkat lunak tersebut.

Keempat, satu aspek yang sering terlupakan adalah aspek psikologis yang senantiasa melekat dalam setiap gerak penegakan hukum. Penegak hukum yang baik adalah penegak hukum yang memahami, tidak hanya kondisi psikologisnya, melainkan juga individu sebagai subjek hukum yang dianggapnya melakukan pelanggaran. Akan tetapi, kenyataan berbicara lain, banyak penegak hukum yang cenderung menegakkan hukum dengan cara represif tanpa berusaha menggali lebih dalam mengapa seseorang melakukan pelanggaran. Lebih dari itu, proses edukasi atau pendidikan kepada masyarakat tentang hukum hanya dijalankan secara “serampangan” dalam arti bahwa penegak hukum tidak mendidik masyarakat secara elegan, tidak berusaha menyentuh nurani masyarakat dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal dan argumentatif. Penegak hukum, tidak semuanya, hanya berdiri pada landasan mekanistiknya yang melihat fungsinya hanya sebagai penindak terhadap setiap bentuk pelanggaran, bukan sebagai “pendidik” masyarakat yang mengarahkan masyarakat untuk mengetahui, memahami, menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan, serta menjalankan aturan tersebut secara sadar dan penuh tanggung jawab.

Kelima, teori hukum yang dibangun selama ini hanya berorientasi kekinian. Padahal, jika dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perekayasa sosial, maka sejatinya hukum harus selangkah lebih maju dibanding dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengarahkan masyarakatnya pada bentuk kehidupan yang lebih bercirikan keadilan. Hal ini hanya dapat dicapai jika hukum memiliki orientasi yang visioner (futuristik). Hukum harus dapat meneropong kemana arah gerak dinamika sosial dan melakukan suatu perancangan atas asas, norma, maupun kaidah atau aturan hukum yang dapat mengantisipasi segenap perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, maka jargon “hukum sebagai panglima”, “hukum sebagai kontrol sosial”, dan “hukum sebagai perekayasa sosial” bukan lagi sekedar idealitas belaka, melainkan sebagai konsep empirik yang aplikatif. Inilah substansi dari konsep hukum visioner yang diajukan penulis.

Konsep hukum visioner pada dasarnya dapat diuraikan secara sistematis dalam poin-poin berikut:

1. Perlu ditetapkan asas-asas umum (meta aturan umum) yang dapat menjangkau setiap dinamika yang muncul di masyarakat. Dasar dari pemikiran ini adalah aturan-aturan yang ditetapkan dalam al Qur’an senantiasa tidak lekang oleh perkembangan zaman. Aturan-aturan tersebut bersifat umum dan karenanya, tidak pernah tertinggal oleh zaman, apapun bentuk perubahan itu, aturan-aturan yang ada tetap dapat diberlakukan. Nilai-nilai universalitas agaknya menjadi preferensi utama dalam penetapan asas-asas ini, bahkan tidak menutup kemungkinan, aturan-aturan dalam Islam sebagai termaktub dalam al Qur’an dapat dijadikan sebagai patron.

2. Asas-asas umum tersebut harus diejawantahkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang lebih khusus. Antara asas dan peraturan khusus tidak boleh ada pertentangan. Kembali melihat pada aturan-aturan dalam Islam, aturan-aturan umum dalam al Qur’an terejawantahkan dalam konsep-konsep khusus seperti fiqh, dimana masalah-masalah aktual di masyarakat senantiasa dikembalikan pada al Qur’an lalu melalui suatu ijtihad berusaha ditemukan hukumnya. Ijtihad ini merupakan interaksi antara meta aturan (al Qur’an) dengan potensi-potensi intelektual dan bathiniah para mujtahid untuk melahirkan suatu hukum atas suatu kasus yang secara eksplisit baru terjadi. Hal ini dimungkinkan karena al Qur’an memang merupakan aturan yang universal, sehingga dengan penjelasan yang umum tersebut dapat menjangkau setiap gerak alir dari dinamika sosial kemasyarakatan.

3. Reorientasi konsep penegakan hukum dari represif ke edukatif-elaboratif-represif. Konsep penegakan represif, suka atau tidak, telah menghegemoni sebagian besar aparat hukum kita. Banyak bentuk pelanggaran yang langsung ditindak secara represif, padahal tindak pelanggaran tersebut dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan mengenai mengapa dia melakukan pelanggaran. Ini berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran ringan yang tidak harus masuk ke meja pengadilan. Penegak hukum, sejatinya melakukan proses-proses edukatif kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek psikologis mereka. Masyarakat harus diberi penyadaran secara psikologis mengenai aturan perundang-undangan yang berlaku. Penegak hukum tidak hanya menjelaskan apa aturannya, tetapi mengapa aturan itu dibuat dan apa manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Penulis yakin, dengan memperhatikan aspek psikologis masyarakat, tidaklah sulit untuk mengkomunikasikan suatu aturan dan mendapati masyarakat begitu antusias dalam menyambut dan menjalankan aturan tersebut secara sadar dan dilandasi perasaan tulus.

M. NATSIR ASNAWI, SHI

mahasiswa PS MH Pascasarjana UMI Makassar

9 Desember 2009 tak pelak menyita perhatian publik dunia karena bersamaan dengan gerakan massif menentang praktik korupsi yang telah menggurita, publik diperhadapkan pada suatu kenyataan bahwa ekspektasi tinggi akan pemberantasan korupsi terbentur dinding mafia peradilan yang seakan tanpa malu menggerogoti sistem penegakan hukum.9 Desember dijadikan sebagai momentum untuk membuka mata dunia bahwa korupsi telah menjadi bahaya laten yang mengancam stabilitas kehidupan masyarakat duni. Korupsi menjelma menjadi monster yang merusak tatanan perekonomian, sosial, budaya, dan politik dunia dengan segala kamuflase yang bertajuk “topeng kebenaaran”.

gerakan moral menentang korupsi sejatinya menjadi pijakan bagi upaya kolektif dalam memberangus segenap praktik laten korupsi di negeri ini. betapa tidak, korupsi telah menyebabkan friksi sosial dan ekonomi di masyarakat, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memporak-porandakan agenda reformasi tahun 1998, yaitu reformasi birokrasi menuju clean and good governance. Jargon pemberantasan korupsi yang melandasi semangat penegakan supremasi hukum nyaris menguap, menjadi sekadar retorika belaka. Riaknya dari waktu ke waktu nyaris padam seiring dengan maikn superiornya kinerja mafia hukum ditambah mentalitas aparat yang gampang ditaklukkan dengan kilau rupiah.

perangkat undang-undang anti korupsi ditambah pembentukan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi seakan menguap dan nyaris tanpa bekas. kooptasi interest2 politik dan tunggangan ideologi kapitalis berbungkus neoliberalisme telah mengobok-obok tatanan hukum negara kita. Hal ini semakin tergambar jelas bahkan cenderung “ditelanjangi” praktiknya kala Mahkamah Konstitusi memutar rekaman yang dimiliki KPK bermaterikan pembicaraan beberapa pihak seperti Anggodo, Ari Muladi, Susno duadji, dan beberapa oknum lain yang diduga kuat terlibat dalam skenario “kriminalisasi KPK”.

masyarakat pun dibuat bingung, akankah ekspektasi pemberantasan korupsi hanya sebatas impian yang tidak akan terwujud? di tengah euforia pemberantasan korupsi, demonstrasi yang mengusung jargon serupa perlahan mengalami pergeseran nilai, dari nilai idealisme komunal yang elegan menjadi idealisme provokatif berbalut anarkisme. terakhir, anarkisme seolah menggulingkan paradigma eleganitas dalam mengawal gerakan pemberantasan korupsi.

Gerakan kemahasiswaa sejatinya menjadi kekuatan moral tak terelakkan dalam mewujudkan idealitas pemberantasan korupsi di negeri ini. Pengambilan peran (playing role) oleh mahasiswa dalam konteks ini semestinya terencana dan diproyeksi pada upaya pemberantasan korupsi secara kolektif. Celakanya, sebagian gerakan kemudian tercerabut dalam sekat-sekat perbedaan “ideologi” dan “interest” masing-masing tokohnya. Semisal, dalam demonstrasi kemarin, suara mahasiswa ternyata tidak padu, buktinya ada kelompok mahasiswa yang menjadikan neoliberalisme sebagai grand issue-nya sementara kelompok mahasiswa lain menjadikan pemberantasan korupsi sebagai mainstream gerakannya. Miris memang, akan tetapi hal ini sepatutnya tidak menjadi soal karena apapun agendanya, tetap saja korupsi menjadi sitiran utama gerakan 9 desember.

Yang kemudian patut kita pertanyakan adalah mestikah gerakan moral suci ini kemudian di-emisi oleh gerakan-gerakan sporadis bertajuk “anarkisme”. Bukankah gerakan mahatma gandhi dengan iedologi pemberontakanx yg elegan sanggup memberi implikasi massif terhadap kekuatan asing yg menginvasi segala dimensi kehidupan rakyat India. patut qt contoh gerakan seperti itu. lalu gerakan boikot spt yg digalakkan hugo chavez dan evo morales serta politik protektif yg digalang oleh Fidel Castro…terakhir ideologi kemandirian Ahmadinejad yg membuat AS mati kutu…itulah contoh gerakan yg cerdas nan kolektif…sekarang kalo qt mw perjuangkan kepentingan rakyat, pertama2 qt harus menjadi bagian dari rakyat, jangan justru menjadi musuh…

wajah anarkisme seperti vandalisme dan brutalisme menjadi kebanggaan mahasiswa untuk menyuarakan gagasan mereka. tak pelak, masyarakat yang tidak berdosa menjadi korban. ini harus dihentikan, dan sudah saatnya, kita merekonsiliasi gerakan kemahasiswaan menjadi gerakan yang kolektif, terencana, dan futuristik. quo vadis idealisme gerakan kemahasiswaan? perlu ikhtiar yang tulus untuk menjawab hal ini.

Wajah penegakan hukum Indonesia memasuki suatu fase yang memprihatinkan. Bahkan, sebagian pihak berpendapat kalau penegakan hukum berada pada titik nadir; titik dimana penegakan hukum kita sangat buruk dan tidak berdaya melawan derasnya pelanggaran hukum dan kuatnya tekanan pihak luar, khususnya mafia-mafia peradilan yang bergentayangan di institusi penegakan hukum kita.

Bermula dari kasus Arthalita Suryani, terungkap betapa kasus penyuapan dapat dengan mudah menggiring Kejaksaan meng-SP3-kan kasus korupsi yang sedang ditangani. Anak buah Syamsul Nur Salim tersebut dengan mudahnya mengobok-obok sistem di kejaksaan hingga kasus yang tengah disidik pun di SP3-kan. Arthalita dengan mudah menjaringkan jeratnya hingga membuat penyidik kejaksaan tidak berdaya dan tertunduk patuh terhadap titahnya untuk membebaskan Syamsul Nur Salim dan kolega-koleganya. Ini merupakan potret busuk praktik mafia peradilan di Indonesia.

Belum lagi kasus Arthalita selesai, Jaksa Urip Tri Gunawan ikut-ikutan terjerat kasus penyuapan yang membuatnya dihukum 15 tahun penjara. Terungkapnya kasus Jaksa Urip ini tidak terlepas dari pemeriksaan kasus Arthalita di Pengadilan Tipikor. Kasus jaksa Urip ini ibarat meruntuhkan wibawa kejaksaan agung yang diharapkan menjadi tumpuan penegakan keadilan di Indonesia. Memang, tidak dapat disamakan antara kejaksaan agung dengan oknum jaksa urip, akan tetapi, kasus ini telah membuka mata kita betapa mafia peradilan sangat mudah melenggang mempengaruhi, menggerogoti, memanipulasi, sampai menghancurkan sistem penegakan hukum kita.

Selang beberapa bulan kemudian, terkuaknya testimoni Antasari mengenai adanya dugaan pimpinan KPK yang menerima suap dari Anggoro membuat masyarakat tersentak. Pasalnya, pimpinan KPK yang selama ini dipercaya masyarakat, menurut testimoni Antasari diduga telah menerima suap. Implikasinya, dua pimpinan KPK non aktif CH dan BSR diperiksa dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Puncaknya penahanan keduanya hingga kemudian ditangguhkan penahanannya sesaat setelah pengacara keduanya mengajukan penangguhan penahanan.

Sejalan dengan kasus ini, CH dan BSR melalui pengacaranya mengajukan uji materil Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU No. 30 Tahun 2002. Dalam pemeriksaan uji materil ini Majelis Hakim MK meminta KPK untuk menghadirkan bukti rekaman yang dimiliki yang diduga berisi upaya melemahkan dan kriminalisasi KPK. Dan, pemutaran rekaman dalam sidang terbuka untuk umum itu pun disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Anggodo dan beberapa pihak dalam rekamana itu pun “ditelanjangi” atas apa yang telah mereka bicarakan dan rencanakan.

Dalam transkrip itu terungkap pembicaraan Anggodo dengan beberapa pihak. Pembicaraan-pembicaraan yang terekam itu secara umum mencakup tentang upaya sistematis melemahkan KPK dan menjebak pimpinannya melalui skenario penyuapan. Masyarakat pun diperlihatkan suatu fakta bahwa penegakan hukum di negara kita sangat lemah dan begitu mudah diintervensi oleh pihak luar yang merasa memiliki kepentingan atas kasus yang sedang ditangani.

Faktor pengawasan

Salah satu yang dapat dianalisis dari pemutaran rekaman KPK di MK tersebut adalah pengawasan di tubuh lembaga penegak hukum. Di kepolisian misalnya, pengawasan dilakukan oleh internal kepolisian sendiri, antara lain Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) dan Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan) Polri. Pengawasan yang masih “internal” ini diakui oleh Kapolri Bambang Hendarso Danuri kurang efektif. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal kepolisian kurang efektif karena menurutnya, faktor kedekatan antara aparat kepolisian membuat mereka sulit untuk bersikap objektif dan tegas. Karena itu, bambang mengusulkan agar dibentuk lembaga pengawasan yang independen yang tidak dibawahi oleh Kapolri. Dengan demikian, objektifitas dan ketegasan fungsi pengawasan dapat termanivestasikan demi terciptanya lembaga kepolisian yang bersih dan akuntabel.

Masalah Moral Penegak Hukum

Pertanyaan saat ini adalah, dimanakah independensi lembaga penegak hukum kita? mengapa “mafia-mafia peradilan” dengan mudahnya merangsek ke dalam proses pemeriksaan kasus hingga mampu memutarbalikkan fakta dan menjadikan pihak-pihak bersalah dibebaskan?

Agaknya ini berkaitan erat dengan moral penegak hukum kita. harus diakui, moral sebagian penegak hukum kita masih buruk hingga mudah digerayangi mafia-mafia peradilan. terlepas dari apakah faktor gaji atau faktor lainnya, masalah moral memang merupakan penyakit kronis yang menggerogoti sebagian penegak hukum kita. Dalam penegakan hukum, setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, sebagai diungkap oleh Lawrence M. Friedmann, yaitu: Struktur Hukum (penegak hukum), substansi hukum (undang-undang dan peraturan lainnya), serta kultur hukum (budaya, persepsi, kepatuhan, perasaan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat). Nah, dalam konteks ini, Struktur hukum sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum nasional yang mengalami masalah. Penyakit moral dan mistrust masyarakat menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum kita. Mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya akan menciptakan putusan yang baik”. Apa makna ucapan Taverne ini? Bahwa penegak hukum adalah faktor terpenting dalam penegakan hukum. Artinya, untuk benar-benar menegakkan hukum di negara kita, maka moral dan dedikasi penegak hukum harus diperbaiki terlebih dahulu, sehingga alasan gaji kecil dan perundang-undangan yang lemah tidak lagi dijadikan justifikasi atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan.

Adalah menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita, masyarakat dan pemerintah untuk mengawal penegakan hukum nasional kita. Bukan pekerjaan mudah memang, tetapi asa penegakan hukum yang baik, meminjam istilah Satjipro Rahardjo, penegakan hukum progresif, akan tetap ada dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam mengaktualisasikan kehendak dan aspirasi hukum masyarakat.

M.NATSIR ASNAWI, SHI

Alumni UIN Alauddin Makassar, Mahasiswa PS Magister Hukum Pascasarjana UMI Makassar.


M.NATSIR ASNAWI, SHI

Konsep Dasar Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan abstraksi nilai, ide, dan cita menjadi tujuan hukum. Ufran mengemukakan bahwa tujuan hukum sebagai sasaran dari penegakan hukum mengandung nilai-nilai moral, seperti nilai kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai tersebut harus diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks dinamika hukum masyarakat (Rahardjo, 2009:vii).

Soerjono Soekanto (Rahardjo, 2009:vii) mengemukakan bahwa aksentuasi penegakan hukum adalah upaya penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup masyarakat yang elegan dan tertib hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan keselarasan antara das sollen (nilai-nilai dalam kaidah) dengan das sein (kenyataan dalam masyarakat).

Penegakan hukum sebagai representasi dari nilai-nilai abstrak dalam kaidah-kaidah baku melibatkan organisasi-organisasi atau kelompok masyarakat. Satjipto Rahardjo (2009:19) mengemukakan bahwa organisasi-organisasi yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum adalah pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa masing-masing organisasi tersebut memiliki mekanisme tersendiri dalam menjalankan fungsinya, bahkan pada kondisi tertentu lembaga atau organisasi tersebut menjalani kehidupannya sendiri yang cenderung esoteristik dan berlawanan dengan mekanisme yang lazim. Pada taraf organisasi inilah, konsep dan ketentuan dalam penegakan hukum diinterpretasi dan dilaksanakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan organisatoris yang dijalankan secara berkelanjutan.

Penegakan hukum sebagai jargon khusus dalam terminologi hukum memliki beberapa unsur. Chambliss & Seidman (Rahardjo, 2009:24) mengemukakan beberapa unsur yang terlibat dalam penegakan hukum. Unsur pertama adalah pembuatan undang-undang. Unsur ini dapat dipahami sebagai unsur yang paling awal dan menentukan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum di masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan di masyarakat, misalnya terwujudnya tertib hukum dan kesadaran hukum di masyarakat. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang merepresentasikan nilai-nilai hukum dan kesadaran hukum masyarakat, sebab undang-undang merupakan regulasi yang akan dipatuhi masyarakat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat maupun penegak hukum. Jika substansi undang-undang tidak mencerminkan nilai-nilai hukum dan kesadaran hukum masyarakat maka dapat dipastikan bahwa penegakan hukum akan menemui banyak hambatan. Karakteristik undang-undang yang baik adalah mudah dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Unsur kedua adalah lingkungan. Unsur lingkungan dalam penegakan hukum mencakup lingkungan penegak hukum dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Lingkungan secara signifikan memegang peranan dalam penegakan hukum. sebagai contoh, seorang penegak hukum akan menjalankan fungsinya sesuai dengan latar belakang sosialnya. Begitupun dengan masyarakat, karakteristik sosial budaya akan menentukan tegaknya hukum yang berlaku. Misalnya, masyarakat yang menganut nilai patriarki, kaum laki-laki dianggap memiliki kekuasaan yang lebih dibanding dengan kaum perempuan, terutama dalam konteks keluarga. Implikasinya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT kemungkinan besar sulit untuk ditegakkan, karena jika terjadi “pelanggaran”, sangat besar kemungkinan masalah tersebut diselesaikan secara adat atau pihak perempuan secara sukarela menerima hal tersebut sebagai “bukan pelanggaran” dan memunculkan kepasrahan dan diri.

Lawrence M. Friedman (Ali, 1996:213; Saifullah, 2007:26) mengemukakan bahwa penegakan hukum paling tidak berkaitan dengan tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu:

  1. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini berkaitan dengan bagaimana institusi-institusi hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian melaksanakan fungsinya.

2. Substansi hukum

    Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang digunakan oleh, baik penegak hukum maupun masyarakat sebagai subjek hukum dalam penegakan hukum dan perbuatan hukum. Substansi hukum mencakup undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat diharapkan sesuai dengan nilai-nilai hukum pada terwujudnya masyarakat madani yang tertib dan sadar hukum.

    3. Kultur hukum

      Kultur hukum berkaitan dengan pilihan hukum masyarakat dalam mengambil tindakan atau perbuatan hukum. Kultur hukum lahir dari kesadaran hukum masyarakat, yaitu keyakinan masyarakat tentang hukum yang ada atau yang seharusnya ada. Karena itu, dimensi kultur hukum sangat berkaitan dengan sejarah sosial masyarakat serta substansi hukum yang mengiringi dinamika sosial kemasyarakatan.

      Penegakan hukum sebagai upaya sadar dari penegak hukum seyogiyanya memperhatikan tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum dimaksudkan sebagai keadaan yang menunjukkan dimana hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dan masyarakat memahami dengan baik fungsi hukum sebagai regulator dalam dinamika masyarakat. Keadilan merupakan kondisi dimana hukum dapat menempatkan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan proporsi dan peruntukannya. Hukum yang baik adalah hukum yang memberi akses bagi warganya untuk memperuangkan hak-hak dasarnya dan memperoleh kebahagiaan yang layak sesuai dengan kesempatan berusaha dan kemampuan yang dimilikinya.

      Kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang lain merupakan implikasi positif dari upaya penegakan hukum yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat, baik secara materil maupun non materil, misalnya terwjudnya ketertiban di masyarakat, perasaan aman dan tenteram, kebebasan dalan beraktivitas sehari-hari, serta terakomodirnya kepentingan-kepentingan dan aspirasi luhur masyarakat. Secara substantif, penegakan hukum bermuara pada terciptanya masyarakat madani, yaitu masyarakat yang tertib hukum, sadar hukum, serta berfungsinya semua organ dan struktur sosial yang saling mendukung dalam menciptakan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

      Penegakan hukum, sesuai dengan konsep dasarnya merupakan upaya sistemik yang melibatkan unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Paradigma hukum modern menganggap bahwa penegakan hukum bukan hanya monopoli penegak hukum semata, melainkan masyarakat diharapkan peran dan andil yang signifikan dalam mengawal proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Peran aktif masyarakat pada dasarnya dapat berupa peran persuasif dan peran kontrol. Peran persuasif dimaksudkan peran masyarakat dalam mengupayakan penyadaran hukum pada anggota masyarakat lain secara persuasif dengan menjelaskan esensi dan tujuan hukum dalam mencipta ketertiban dan kemashlahatan di masyarakat. Sedangkan peran kontrol merupakan peran yang dijalankan masyarakat dengan mengawasi dan melaporkan setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang lain. Fungsi ini sedikit lebih tinggi dari fungsi persuasif, karena masyarakat sudah mulai masuk ke dalam sistem penegakan hukum yang normatif.

      Sinergitas antara masyarakat dengan penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum menjadi harga mati. Pasalnya, bila hanya salah satu pihak yang proaktif, maka dapat dipastikan, sasaran penegakan hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hukum akan menemui karang terjal.

      Sisi lain dari penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian adalah perubahan masyarakat yang menyebabkan perubahan dalam sistem hukum masyarakat. Artinya, secara kodrati, mekanisme penegakan hukum akan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pemenuhan rasa keadilan yang semakin kompleks. Inilah yang kemudian penulis istilahkan dengan “Dinamisasi Penegakan Hukum”.

      Saifullah (2007:26) mengemukakan bahwa perubahan sosial di masyarakat menuntut adanya perubahan dalam sistem hukum. Salah satu alasan yang mendasari hal tersebut adalah tuntutan akan keajegan (reliabilitas, konsistensi) hukum dalam mencapai tujuan-tujuannya. Setali tiga uang dengan hal tersebut, maka dinamisasi mekanisme dan operasionalisasi penegakan hukum akan berubah seiring dengan berubahnya sistem hukum yang ada.

      M. NATSIR ASNAWI, SHI

      Mahasiswa PS MH Pascasarjana UMI Makassar

      29 Oktober 2010 menjadi babak baru dalam pengusutan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh dua pimpinan KPK non-aktif, Candra Hamzah dan Bibit Samad Riyadi. Pasalnya, pada hari itu juga Polri secara resmi menahan dua pimpinan KPK tersebut. Kadiv Humas Mabes Polri, Nanan Sukarna menegaskan bahwa penahanan ini dilakukan atas dasar dugaan dua pimpinan tersebut melakukan upaya pembentukan opini publik (drive of public opinion). Dugaan ini didasarkan pada beberapa konferensi pers yang dilakukan oleh kedua pimpinan KPK tersebut yang menurut pihak kepolisian berpotensi menggiring opini publik ke arah yang keliru dan fragmentatif.

      Penahanan ini bak tsunami yang melanda tatanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi dan ekspektasi masyarakat yang melekat dalam setiap nadi proses pemberantasan korupsi, KPK, sebagai lembaga pengawalnya dihantam tsunami yang potensial melemahkan bahkan melumpuhkan KPK. Penahanan dua pimpinan non aktif-nya menambah daftar “emisi” yang akan menghambat maksimalisasi kinerja KPK dalam memburu dan penjerat koruptor.

      Penasehat hukum CH dan BSR, Ahmad Rifai mengemukakan bahwa dasar atau rasionalisasi penahana kedua kliennya tidak jelas, bahkan mengada-ada. Menurutnya, sangkaan polisi CH dan BSR melakukan penggiringan opini publik dalam konferensi pers yang dilakukannya tida tepat, mengingat hal tersebut dilakukan hanya sekedar menyampaikan apa yang perlu disampaikan sekaligus menjawab pertanyaan wartawan. Selain itu, menurutnya polisi tidak dapat membuktikan sangkaannya jika kliennya melakukan penggiringan opini publik, bahkan sangkaan tersebut sangat normatif dan tidak berdasar.

      Di lain pihak, Sosiolog Imam Prasodjo mengatakan alasan polisi menahan kedua pimpinan KPK karena diduga melakukan penggiringan opini publik tidak tepat. Kedua pimpinan KPK non aktif itu dinilai hanya menyampaikan apa yang perlu disampaikan; hanya menjawab pertanyaan wartawan dan bukan mempuat opini yang “mensugesti” publik. jadi, dalam konteks ini, sebenarnya yang benar adalah membungkam media untuk tidak menyiarkan berita mengenai proses penanganan kasus ini, jadi media yang harusnya dibungkam, bukan kedua pimpinan KPK tersebut yang harus ditahan.

      Sementara itu, dua purnawirawan polisi, Alfons Leomau dan Bambang Widodo Umar, seperti dikutip dari hukumonline.com mengemukakan ketidaksetujuan mereka atas tindakan yang diambil polisi dalam menahan kedua pimpinan non-aktif KPK tersebut. Alfons, misalnya mengatakan bahwapenahanan keduanya mengada-ada dan tuduhan polisi yang dialamatkan kepada keduanya tidak jelas. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa penyidik tidak memiliki perencanaan yang jelas dalam menangani kasus ini, karena tuduhan atau dakwaan polisi berubah-ubah, mulai dari tuduhan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, hingga penyuapan. Berdasar hal ini, polisi dianggapnya akan mengalami kesulitan dalam action plan yang akan diambil. Inilah letak ketidakjelasan dan ketidaklogisan polisi dalam menangani kasus ini. Senada dengan pendapat Alfons, Bambang Widodo Umar mengharapkan agar polisi dapat lebih bijaksana dalam mengambil tindakan hukum atas kasus ini, karena pada asasnya wibawa polisi juga menjadi pertaruhan dalam kasus ini. Suara masyarakat seyogyanya didengar oleh polisi dan dalam menerapkan hukum, polisi harus mempertimbangkan perasaan hukum di masyarakat. Penegakan hukum sejatinya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan di masyarakat. Polisi pun, menurutnya tidak satu pendirian dalam menangani kasus CH dan BSR ini, karena menurutnya polisi pun terpecah dan cukup banyak yang menentang tindakan polisis yang menurutnya cukup “kebablasan”.

      Memang, jika diamati secara seksama, penahanan ini sangat tendensius dan terkesan dipaksakan. Hal ini dapat dilihat dari penjabaran alasan pihak kepolisian mengenai dasar penahanan tersebut, baik objektif maupun subjektif. Pertama, alasan objektif melanggar ketentuan undang-undang yang dikemukakan polisi tidak jelas karena tidak mengurai secara rinci undang-undang mana yang dimaksud dan apa bentuk pelanggaran riil-nya. Kedua, Alasan bahwa keduanya melakukan penggiringan opini publik tidak jelas karena tidak mengurai rincian sangkaan sebagai dimaksud oleh pihak kepolisian. Ketiga, Alasan subjektif seperti kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti atau menghindari penyidikan maupun kabur sangat tidak berdasar karena keduanya secara rutin dan penuh tanggung jawab menghadap ke Bareskrim Polri untuk melapor.

      Transparansi penanganan kasus kedua pimpinan KPK non aktif ini patut dipertanyakan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, berubah-ubahnya tuduhan yang dialamatkan kepada keduanya menunjukkan ada yang keliru dalam penanganan kasus ini. Secara common sense pun, masyarakat pasti mengetahui kalau ada sesuatu yang disembunyikan pihak penyidik di kepolisian. Karena itu, agar lebih transparan maka pasal yang dituduhkan harus jelas dan konsisten, karena menurut Alfons, transparansi itulah yang menjamin hak-hak konstitusional CH dan BSR.

      Terlepas dari gonjang ganjing penahanan itu, satu hal yang patut kita pertanyakan adalah quo vadis pemberantasan korupsi? Akankah KPK tetap eksis dan menunjukkan tajinya dalam pemberantasan korupsi meski dirundung “emisi-emisi” yang mengganggu kelancaran kinerjanya? harapan kita, semoga Polri dapat lebih profesional dalam menuntaskan kasus ini, jangan sampai tensi antar lembaga dibungkus sketsa “cicak vs buaya” yang menjadi motif dari proses yang dijalankan.

      Berkaca dari hal ini pulalah, kita kemudian tersadarkan betapa tatanan hukum kita sangat amburadul dan tidak bertaji. Norma-norma dalam undang-undang dapat ditafsir sedemikian bebasnya sehingga melahirkan penafsiran yang saling kontra produktif, aparat sering melakukan pelanggaran dalam proses hukum yang dijalankan tanpa ada aturan yang secara jelas mengaturnya, serta substansi undang-undang yang tidak lengkap sehingga membuka ruang lebar bagi konfigurasi hukum yang menyimpang.

      Suka atau tidak, penahanan dua pimpinan non aktif KPK ini secara perlahan mengalihkan perhatian publik dan aparat dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah menjadi agenda nasional. Pimpinan KPK pun dibuat ketar-ketir atas masalah ini, bahkan kekhawatiran akan tidak fokusnya KPK dalam menangani perkara-perkara korupsi karena harus memikirkan masalah ini juga. Meskipun beberapa saat lalu pimpinan kolektif KPK mengatakan bahwa KPK akan tetap fokus pada pemberantasan korupsi dan tidak terganggu dengan hal ini, namun penulis yakin kalau hal ini perlahan menguras energi KPK.

      Menjadi tugas berat bagi segenap pihak, khususnya pakar hukum untuk meramu suatu tatanan hukum yang lebih mapan, komprehensif, serta memenuhi perasaan hukum masyarakat. Masyarakat masih menunggu, akankah penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Ataukah bongkahan masalah ini hanya akan menjadi penantian tanpa ujung akan tatanan hukum yang lebih baik; tegaknya supremasi hukum di Indonesia?.

      Semoga..,.